“Pergerakan Stabilitas Ekonomi Dilihat Dari Tingginya Harga Pangan Dan Ketimpangan Pendapatan”
Secara tahun kalender, inflasi Februari 2023 tercatat 0,5 persen dan secara bulanan 0,16 persen. Angka itu masih di bawah target pemerintah dan Bank Indonesia sebesar 4-5 persen di semester I-2023. Namun, kenaikan harga berpotensi menggerus daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah bersama pelaku sektor swasta dan masyarakat harus bisa mengawal agar harga barang kebutuhan tidak terus naik. Problem terkait pangan menjadi salah satu isu ekonomi yang perlu diselesaikan di tahun politik. Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bustanul Arifin menerangkan, kondisi iklim ekstrem yang diprediksi terjadi di tahun 2023 dapat menekan produksi beras. Selain itu, harga pupuk yang tinggi yang dipengaruhi kondisi geopolitik juga menjadi faktor yang bisa menekan produksi beras.Terkait harga pupuk, ia menyebut reformasi di bidang penyaluran pupuk subsidi akan segera dilakukan di tahun 2023. Perhepi sedang mengkaji mengenai hal tersebut dan sedang menyusun proyek pilot di beberapa daerah. Pada tahun ini, polarisasi kenaikan harga barang pokok semakin tidak terdeteksi. Kenaikan harga barang pokok pada saat menjelang Ramadhan merupakan suatu hal yang sudah biasa terjadi namun pada tahun ini meskipun belum mendekati bulan Ramadan harga barang pokok sudah tidak stabil.
Terdapat 2 narasumber yang hadir yaitu Bapak Drs. Murbanto Sinaga, M.A yakni dari Dosen Ekonomi Pembangunan Fakultas FEB dan Bapak Dr. Naslindo Sirait, S.E,. M.M serta dihadiri oleh 57 orang beserta salah seorang dosen FEB yaitu Ibu Prof. Elisabet Siahaaan, S.E,. M.Ec. Pada Diskusi Kampus II ini terdapat beberapa hal menjadi pokok bahasan, yakni faktor penyebab ketidakstabilitan ekonomi yang menjelaskan dari segi teori bagaimana penomena tersebut bisa terjadi karena penawaran agregat yang tidak seimbang dengan penawaran agregat dan dari segi praktisinya menyatakan bahwasanya banyak faktor yang mempengaruhinya seperti, bagaimana distribusi pupuk yang kurang tepat sasaran sehingga membuat harganya semakin mahal dan juga bagaimana kondisi cuaca saat ini yang tidak menentu dan di diskusi ini juga dibicarakan tentang bagaimana solusinya serta cara mahasiswa dalam menyikapi isu tersebut. Josua Sihombing selaku Wakil Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan GMKI FEB USU turut menyampaikan pendapatnya. Menurut Josua pemerintah perlu menanggapi hal ini secara cepat dan tanggap untuk memberikan solusi karena itu menyangkut kehidupan masyarakat banyak yang mana kita ketahui negara kita adalah negara agraris dan mahasiswa juga perlu memahami digitalisas yang sudah dibuat pemerintah untuk mempermudah bagaimana proses pertanian pada para petani demikian mahasiswa mampu memprediksi guna menjaga kestabilan dan ketersediaan barang pokok di Indonesia.
Pada Diskusi Kampus ini ada beberapa dari peserta diskusi yang mengajukan pertanyaan pada saat sesi tanya jawab. Pada sesi yang pertama ada 3 orang penanya, yang pertama itu dari saudara Frans Tanjung “bagaimana jika pemerintah membentuk BUMN yang bergerak di bidang pertanian atau perkebunan dengan harapan agar dapat memenuhi kebutuhan pangan bahkan mampu untuk di ekspor sehingga harga pangan dapat menjadi lebih stabil?” ditanggapi oleh narasumber Naslindo fungsi pemerintah itu ada 3 yakni alokasi, distribusi dan stabilisasi. Penerapat hal tersebut dapat dilihat dari sistemnya terlebih dahulu jika menggunakan sistem komando dimana pemerintah bersama- sama dengan rakyat mengelola tujuannya misalnya kapas atau tekstil tapi di Indonesia menggunakan sistem campuran. Melihat juga dari struktur ekonomi 19-21% merupakan sector pertanian dan pemerintah sebenarnya tidak boleh ikut campur langsung terhadap hal tersebut karna dapat kita lihat bahwa semakin maju negara maka semakain kecil juga peran dari pemerintahnya dan di serahkan ke pasar dimana pemerintah hanya pengatur dan melakukan pengawasan. Sebenarnya hal itu boleh tapi pada saat krisis. Penanya ke dua dari saudari Lamtiur “ bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan petani dikarenakan semakin singkatnya lahan pertanian dan mengapa dalam jangka pendek harga hasil pertanian cenderung mengalami fluktuasi yang sangat besar” ditanggapi oleh narasumber bahwa pemerintah itu mempunyai program Lahan Pertanian Berkelanjutan dimana di tata ruang itu ada 2 pola yakni struktur ruang dan pola ruang termasuk ke budi daya dan pertanian dimana lahan lahan itu di petakan mana wilayah yang tidak bisa di alih fungsikan. Yang perlu dilakukan adalah intensifikasi dimana memberi bibit, pupuk dan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktifitas dari sector pertanian. Harga hasil pertanian cenderung mengalami fluktuasi diakibatkan oleh 1. Sifatnya yang musiman yang bergantung pada cuaca, 2. Terjadinya beberapa penimbunan” dan penanya terakhir di sesi pertama adalah saudara Jerri Valdo “berangkat dari keresahan masyarakat di wilayah Kec.Silahi sabungan bergerak dari stabilitas ekonomi yang dilihat dari tingkat harga pangan dan ketimpangan pendapatan, adanya ketimpangan pendapatan di warga setempat. Keresahan yang terjadi soal penanaman bawang merah, saat harga bawang merah meningkat pasti di ikuti dengan naiknya harga bibit bawang merah juga dan begitu juga dengan kenaikan harga pupuk. Apa peran Pemerintah dalam kebijakan fiscal mengenai stabilitasi, retribusi, dan alokasi untuk menghadapi kasus di atas?” dan ditanggapi oleh pemateri dengan jangan tergantung dengan pupuk kimia, karna selama pertanian kita masih bergantung kepada pupuk kimia maka Indonesia tidak akan dapat mencakai ketahanan pangan karna pupuk itu 75% bahan bakunya dari luar negeri.
Pada sesi pertanyaan yang ke dua ada dua penanya juga yang ingin mendiskusikan beberapa hal terhadap narasumber. Penanya yang pertama adalah Maria Tambunan “apakah kelomtok tani ini merupakan program dari pemerintah atau tidak dan mengapa tidak di evalusi sehingga ada beberapa daerah yang kelompok taninya tidak berjalan?” dan di tanggapi oleh narasumber bahwa kelompok tani itu memang program yang di dorong oleh pemerintah, tapi dalam realisasinya banyak masyarakat yang membentuk kelompok tani hanya untuk mendapat bantuan dan pada dasarnya kelompok tani itu adalah sebuah kelompok dimana untuk menunggu pemerintah melakukan evalusi pasti membutuhkan waktu yang lama sekali sehingga kelompok tersebut yang harus berfikir untuk apa di bentuk dan apa tujuan yang ingin di capai dan perencanaan yang akan di jalankan. Dan penanya kedua dari sesi kedua adalah Josua Sihombing “ apakah faktor dari kenaikan harga hanya dari segi distribusi, dari segi produksi dari masyarakat, bagaimana dari segi politik apakah itu mungkin itu berdampak juga pada harga pangan karna melihat bahwa PEMILU serentak akan di adakan tahun 2024” dan di tanggapi oleh narasumber bahwa bisa saja adanya distorsi harga karna mungkin saja terjadi penimbunan stok,dll. Hal itu menyebabkan bahwa akan muncul presepsi bahwa bahan pokok tersebut perlu di Impor sehingga perusahaan yang di tunjuk menjadi suplayer bahan baku tersebut biasanya rekomendasi dari orang-orang politik atau para penguasa, hal itu yang terjadi jika tidak adanya kesinkronan informasi antara mentri perdagangan dan mentri pertanian. Dan adanya pengurangan pupuk bersubsi yang di lakukan pemerintah yang dapat berdampak ke pengurangan output dari segi pertanian sehingga barang menjadi langka padahal permintaan tetap bahkan naik.
