Negara Bisa Rugi Rp 97 Triliun, Tapi Buruh yang Harus Menanggungnya
Dedi Wilson Purba ‘Akt23
Indonesia sebagai negara berkembang sangat bergantung pada peran buruh dan petani dalam menggerakkan perekonomian. Mereka merupakan tulang punggung sektor riil yang menopang aktivitas industri, distribusi, hingga konsumsi dalam negeri. Di sektor hasil tembakau, jutaan buruh terlibat mulai dari petani tembakau, pekerja pabrik, hingga pedagang eceran. Peran mereka bukan hanya mendukung industri, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi keluarga dan komunitas lokal. Namun, posisi strategis ini kerap terancam oleh kebijakan yang tidak mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan sosial dari tenaga kerja.
Salah satu contoh nyata adalah polemik seputar wacana penerapan kebijakan kemasan rokok polos atau plain packaging. Kebijakan ini, meskipun bertujuan untuk mengurangi konsumsi rokok demi kesehatan masyarakat, justru menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan pelaku industri hasil tembakau. Seperti dilaporkan oleh Suara.com pada Maret 2025, penerapan kemasan polos dikhawatirkan akan melemahkan daya saing produk legal di pasaran. Ketika produk legal melemah, maka pintu akan terbuka lebar bagi peredaran rokok ilegal yang lebih murah dan tidak membayar cukai. Hal ini tentu menjadi ancaman langsung bagi industri yang mempekerjakan jutaan buruh.
Ancaman terhadap industri legal semakin nyata ketika melihat potensi kerugian negara akibat maraknya peredaran rokok ilegal. Dalam laporan Sindonews, disebutkan bahwa kerugian negara bisa mencapai hingga Rp97 triliun per tahun akibat praktik ini. Perdagangan rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak dan cukai, tetapi juga merusak ekosistem ketenagakerjaan. Rokok ilegal biasanya diproduksi di luar sistem formal yang tidak memberikan perlindungan ataupun hak normatif kepada pekerjanya. Maka, jika kebijakan tidak dilakukan dengan cermat, industri legal bisa colaps dan jutaan buruh kehilangan sumber penghidupan mereka.
Dalam konteks ini, buruh bukanlah sekadar angka statistik yang mudah digeser dalam perhitungan kebijakan. Mereka adalah manusia yang menggantungkan hidup pada pekerjaan harian dengan hasil yang sering kali pas-pasan. Mereka membangun perekonomian dari bawah—dengan keringat dan tenaga, bukan dengan modal besar atau teknologi canggih. Maka ketika sebuah kebijakan mengabaikan keberlangsungan nasib para buruh, dampaknya tidak hanya pada angka pengangguran, tetapi juga pada kualitas hidup keluarga dan komunitas mereka.
Sudah saatnya kebijakan publik disusun dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan menyeluruh. Kesehatan masyarakat memang penting, tetapi demikian pula dengan keberlangsungan pekerjaan dan pendapatan rakyat. Tidak boleh ada dikotomi antara keduanya. Solusi terbaik adalah kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan—mengurangi konsumsi rokok tanpa mematikan industri legal yang menyerap tenaga kerja. Dalam hal ini, buruh harus dipandang sebagai jantung ekonomi yang perlu dilindungi, bukan dikorbankan atas nama kebijakan yang kurang mempertimbangkan dampak sosialnya.
Jika negara ingin ekonomi tetap berdenyut, maka keberpihakan terhadap buruh adalah kunci. Mereka bukan beban, melainkan kekuatan nyata yang menjaga ekonomi tetap bergerak. Perlindungan terhadap buruh bukan hanya keharusan moral, tetapi juga langkah strategis untuk mempertahankan ketahanan ekonomi nasional dalam jangka panjang.
Narasi ( Unduh )
