ISU BBM 2026 DAN LEMAHNYA KOMUNIKASI SERTA LITERASI
MASYARAKAT ANALISIS KONDISI MEDAN BARU
Fenomena isu BBM di Indonesia pada periode Februari hingga April 2026 menunjukkan adanya dinamika antara informasi, persepsi publik, dan kondisi riil distribusi energi. Pada awal Maret 2026, pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) menyampaikan bahwa stok BBM nasional berada pada kisaran 21–25 hari, yang sebenarnya merupakan standar operasional normal. Namun, poin krusialnya adalah masyarakat menafsirkan angka ini sebagai tanda BBM akan habis. Kesalahan penafsiran ini menjadi awal terbentuknya kekhawatiran, padahal secara faktual tidak terjadi gangguan pasokan di lapangan.
Perkembangan isu menunjukkan bahwa kesalahan persepsi ini diperkuat oleh penyebaran informasi yang tidak utuh di media sosial. Meskipun berbagai media menegaskan bahwa stok BBM aman, masyarakat lebih fokus pada angka “21 hari” tanpa memahami bahwa stok tersebut terus diperbarui. Di sinilah terlihat jelas adanya kesenjangan antara informasi yang dimiliki pemerintah dan pemahaman masyarakat, yang mencerminkan rendahnya literasi ekonomi. Informasi yang seharusnya bersifat netral berubah menjadi pemicu kepanikan karena tidak dipahami secara utuh.
Memasuki akhir Maret 2026, situasi semakin memanas dengan munculnya isu kenaikan harga BBM per 1 April 2026. Walaupun belum ada keputusan resmi, persepsi masyarakat sudah terbentuk lebih dulu. Bahkan ketika Pertamina memberikan klarifikasi, informasi tersebut tidak langsung dipercaya. Hal ini menunjukkan bahwa arus informasi yang beredar di masyarakat lebih cepat dibandingkan komunikasi resmi pemerintah, sehingga rumor lebih dominan dalam membentuk perilaku masyarakat dibandingkan fakta.
Dampak langsung dari kondisi tersebut adalah munculnya panic buying. Fenomena ini terlihat dari lonjakan konsumsi BBM secara tiba-tiba yang menyebabkan antrean panjang di berbagai SPBU. Dalam konteks ini, perilaku masyarakat dapat dijelaskan melalui teori perilaku konsumen, di mana keputusan pembelian tidak lagi didasarkan pada kebutuhan rasional, melainkan pada rasa takut dan ketidakpastian. Masyarakat cenderung membeli lebih banyak dari yang dibutuhkan karena khawatir akan kehabisan di masa depan. Akibatnya, permintaan meningkat secara tidak wajar dalam waktu singkat.
Jika dilihat lebih spesifik, GMKI Cabang Medan Komisariat FEB USU secara langsung melihat dan mengamati kondisi di Medan Baru dan sekitarnya pada tanggal 07 Maret 2026 di SPBU Pertamina Jl. Doktor Mansyur dan Jamin Ginting yang menunjukkan dampak yang lebih nyata. Kawasan ini yang memiliki mobilitas tinggi membuat masyarakat sangat bergantung pada BBM. Selama akhir Maret hingga awal April 2026, SPBU di sekitar Medan Baru mengalami antrean panjang hingga puluhan meter, didominasi oleh sepeda motor dan ojek online. Bahkan antrean terjadi sejak pagi hingga malam hari, menunjukkan adanya peningkatan frekuensi pembelian. Kondisi ini mencerminkan bagaimana masyarakat bereaksi secara kolektif terhadap isu yang beredar, bukan berdasarkan kondisi riil pasokan.
Antrean semakin meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri, di mana kebutuhan mobilitas memang sedang tinggi. Namun, yang terjadi bukan sekadar peningkatan normal, melainkan diperparah oleh panic buying. Masyarakat cenderung melakukan pengisian BBM secara penuh (full tank) bahkan berulang kali. Dalam situasi ini, terjadi lonjakan permintaan yang tidak seimbang dalam waktu singkat, sehingga memunculkan tekanan distribusi di tingkat SPBU.
Fenomena ini mengarah pada kondisi yang dikenal sebagai artificial scarcity (kelangkaan semu). Secara nyata, stok BBM masih tersedia, namun terlihat langka karena tingginya permintaan dalam waktu bersamaan. Di Medan Baru, hal ini terlihat dari antrean panjang dan meningkatnya kepadatan di SPBU, padahal distribusi tetap berjalan normal. Dengan kata lain, kelangkaan yang terjadi bukan berasal dari sisi pasokan, tetapi dari perilaku masyarakat yang dipicu oleh informasi yang tidak dipahami dengan baik.
Berdasarkan analisis yg sudah dilakukan oleh Bidang Aksi dan Pelayanan GMKI Cabang Medan Komisariat FEB USU sebelumnya, bahwa solusi yang perlu ditekankan tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan strategi komunikasi publik yang lebih cepat, transparan, dan mudah dipahami, sehingga tidak kalah oleh penyebaran informasi di media sosial. Di sisi lain, masyarakat juga perlu meningkatkan literasi ekonomi dan kemampuan menyaring informasi, agar tidak mudah terpengaruh oleh isu yang belum tentu benar. Dengan demikian, stabilitas tidak hanya dijaga dari sisi kebijakan, tetapi juga dari sisi pemahaman masyarakat itu sendiri.
Dedi Wilson Purba
Michael Monang Lumbangaol
Tri Putri Septiani Sihotang
Bidang AKSPEL GMKI FEB USU M.B. 25-26
